"India sudah menerapkan elektronik KTP one person one KTP. Mereka sudah menerapkan itu meskipun baru 250 juta penduduknya yang baru tercover dari total jumlah penduduknya 1,2 miliar," kata anggota Komisi II Abdul Malik Haramain saat dihubungi wartawan.
Menurut dia, India berhasil mendata secara valid penduduknya. Selain itu dengan teknologi yang dimiliki pemerintah India mampu menekan biaya pembuatan e-KTP. Untuk jumlah penduduk 1,2 miliar, total biaya e-KTP hanya Rp19 triliun.
"Artinya kalau kita merujuk ke India, sebetulnya mungkin elektronik KTP di indonesia bisa dengan biaya Rp5 triliun ke bawah," pungkasnya.
Penggunaan e-KTP ini berkaitan dengan voting elektronik Pemilu. India, sambung Malik, sudah menggunakan sistem pemungutan suara elektronik selama empat kali Pemilu.
"Indonesia sangat mampu untu melakukan apa yang dilaksanakan di India tinggal pemerintahnya mempunyai good will atau tidak?" tandasnya.
Selain belajar soal sistem kependudukan, Komisi bidang pemerintahan ini juga melirik gaya hidup pejabat di India yang relatif sederhana dibandingkan Indonesia.
Malik menyebut India sangat peduli terhadap hasil karya sendiri sehingga sistem proteksi dalam negerinya diterapkan dengan baik. Mobil buatan India seperti Tata, Indigo dan Bajaj berseliweran di jalan raya.
"Semua pejabat pakai itu, mereka sederhana sekali. Perdana menterinya saja pakai Suzuki Baleno. Ini satu hal yang harus diterapkan di Indonesia," kata Malik.
Berdasarkan catatan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), studi banding kependudukan ini menghabiskan uang negara hingga Rp453 juta.
