Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) EE Mangindaan mengakui adanya praktik mafia dalam penerimaan CPNS. Mangindaan mengatakan, meski reformasi birokrasi terus digalakkan namun mafia CPNS masih banyak ditemui terutama di daerah-daerah.
“Tidak bisa saya pungkiri, setiap ada seleksi CPNS pasti mafia bermunculan. Bahkan mereka mulai bergerak sebelum seleksi CPNS digelar,” ungkap Mangindaan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (18/11).
Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini pun membeberkan laporan dari daerah-daerah tentang praktik mafia CPNS. Polanya, tak hanya sekadar titip menitip calon tetapi juga transaksi uang. “Ada laporan yang masuk, oknum A minta Rp100 juta untuk sarjana dan Rp50-75 juta untuk SMA. Nah ini kalau dibiarkan akan merusak tatanan birokrasi yang sedang digalakkan,” ulasnya.
Pernyataan Menneg PAN soal makelar CPNS ini bukan sebatas isu, tapi sudah menjadi rahasia umum dan menjadi perbincangan sehari-hari, saat ada penerimaan CPNS.
Di Riau pun masalah ini memang sudah sejak lama terdengar. Untuk penerimaan CPNS malah angkanya lebih dari yang disebut menteri. Makelar CPNS disebut-sebut mematok harga Rp150-200 juta untuk sarjana. Sementara, di kabupaten kota angkanya bervariasi.
Hasil investigasi Riau Pos, beberapa orang tua CPNS yang ikut ujian tahun 2009 ini malah sudah menyatakan kesanggupan asal anaknya bisa jadi PNS. ‘’Saya sanggup bayar Rp150 juta asal anak saya lulus. Siapa ya, yang bisa menolong supaya tembus,’’ ujar seorang lelaki setengah baya, kepada Riau Pos, pekan lalu.
Sayangnya, kepastian soal makelar CPNS ini tidak bisa dikonfirmasi. Meski sebelumnya, beberapa kasus sempat mencuat saat penerimaan pegawai Honorer Satpol PP dan penerimaan siswa IPDN.
Secara nasional, Mangindaan yang juga mantan Ketua Komisi II DPR RI ini, mengakui bahwa hal tersebut sudah lama terjadi sehingga sulit diberantas. Akibatnya, banyak masyarakat berpikir bahwa untuk jadi PNS harus bermodal besar. Untuk menghindari hal itu berlanjut, Mangindaan tengah membuat formulasi agar seleksi CPNS bisa transparan.
“Sistem rekrutmennya akan kita ubah. Hanya saja ini harus didukung dengan perubahan sikap aparatur. Meski sistemnya bagus, tapi aparaturnya jelek, transpransi tetap tidak bisa tercapai,” ujarnya.
Dalam raker itu, anggota Komisi II DPR Basuki Tjahaya Purnama, menyatakan, hasil tes diminta harus dibuka setransparan mungkin. Pasalnya, sistem komputerisasi dipandang tidak 100 persen menjamin hasil seleksinya murni, serta masih bisa dimainkan oknum-oknum tertentu. “Saya tahu benar kalau komputerisasi tidak menjamin kemurnian hasil seleksi. Itu saya alami sendiri ketika menjadi Bupati Bangka-Belitung,” ungkap Basuki.
Diceritakannya, saat hasil seleksi lewat komputerisasi akan diumumkan, beberapa stafnya waktu itu meminta diumumkan yang lulus saja. Hanya saja, dia mengaku menolak dan memutuskan untuk memampangkan seluruh hasil tes.
“Apa yang terjadi? Ternyata yang lulus itu sebagian nilainya di bawah (rendah). Sedangkan yang nilainya 80 atau 90, justru ditaruh di bawah. Rupanya, ada oknum yang sengaja men-delete hasil komputernya, karena ada titipan dari pejabat A atau B,” tutur Basuki.
Dari pengalamannya itu, makanya dia meminta agar sistem pemeriksaan serta pengumuman CPNS diubah dan dibuat setransparan mungkin. Demikian juga hasil ujian CPNS, supaya dikembalikan kepada pelamar, agar bisa dilihat hasil pemeriksaannya. “Jangan lagi yang diumumkan yang lulus. Kalau mau transparan, semuanya dipampang. Biar pelamar bisa tahu mengapa sampai tidak lulus,” cetusnya.
Menanggapi ini, Mangindaan mengaku mendukung penuh transparansi dalam seleksi CPNS tersebut. Dia berjanji untuk mengubah sistem seleksi, mulai dari administrasi, tes akademik, pemeriksaan, sampai kepada pengumuman, untuk dilaksanakan setransparan mungkin.
“Saya akan buat aturan baru tentang itu, dan akan berlaku mulai seleksi CPNS tahun ini. Di mana pengumumannya harus terbuka dan dipampangkan hasil tesnya,” ujarnya.
Lima Persen Peserta Tidak Hadir
Di Riau, ujian tulis Rabu (18/11), sekitar lima persen dari 5.725 peserta yang berhak ikut ujian tulis seleksi CPNS 2009 di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tidak mengikuti ujian. Sementara peserta yang mengikuti ujian, kebanyakan mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal skolastik.
Direktur Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto SE Ak MM mengatakan, dari pendataan absensi para peserta yang mengikuti ujian tes tertulis CPNS di lingkungan Pemprov Riau sebanyak lima persen peserta tidak hadir. ‘’Dari data kita ada sekitar lima persen peserta tidak hadir pada pelaksanaan tes tertulis CPNS Pemprov Riau tahun 2009 ini,’’ ujar pria yang menjadi Tim Independen dalam seleksi CPNS 2009.
Untuk diketahui, Tes Bakat Skolastik (TBS) adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang keilmuan. Tes ini juga dapat mencerminkan tingkat kecerdasan intelektual (IQ) seseorang. Tes bakat skolastik ini sebenarnya adalah adopsi dari tes SAT (Scholastic Aptitude Test) yang sudah menjadi standar ujian masuk perguruan tinggi di Amerika dan dunia. Tes bakat skolastik ini umumnya memiliki empat jenis soal. Yaitu, tes verbal atau bahasa, tes numerik atau angka, tes logika, dan tes spasial atau gambar.
Sementara di soal-soal umum kebanyakan peserta tidak mengalami kendala. Sebanyak 100 soal yang terdiri dari soal skolastik dan pengetahuan umum harus diselesaikan dalam waktu dua jam.
“Soal pengetahuan umum saja paling banyak mengenai perkembangan berita terkini nasional. Dalam soal ditanyakan nama Gubernur Riau. Tentulah bisa dijawab. Kemudian dalam soal ada ditanya berapa jumlah kabupaten/kota di Riau sekarang. Jawabannya tentu sangat mudah sekali,’’ ungkap Sarifah Sabila Anggilina kepada Riau Pos usai ujian kemarin.
Hak itu juga diamini oleh peserta lainnya, Welly. Menurutnya, soal paling sulit terkait dengan skolastik. ‘’Yang sulit kebanyakan dari tes skolastik. Tapi, kalau pengetahuan umum allhamdulillah gampang dikerjakan,’’ ungkapnya.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Wan Syamsir Yus menyampaikan, lembar jawaban dititipkan di Polda Riau Jalan Sudirman Pekanbaru. Pengumpulan lebar jawaban untuk menjaga keamanan dan menjamin seluruh lembaran jawaban dalam keadaan baik. Dijadwalkan Kamis (19/11), lembar jawaban dibawa ke Jakarta.
“Lembaran jawaban ini nantinya akan dibawa langsung Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi UI untuk dilakukan pemeriksaan secara komputerisasi,’’ ungkap Sekdaprov kepada wartawan di sela-sela meninjau ujian kemarin.
Toto Pranoto menambahkan, pemeriksaan lembar jawaban akan dilakukan di Jakarta. “Daerah hanya menyerahkan seluruh lembar jawaban hasil tertulis ke BKD Riau. Setelah itu kita akan bawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut,’’ jelasnya.
Diperkirakan 28-29 November 2009 pemeriksaan soal bakal dilakukan tim independen. Tanggal 27 November 2009 dilakukan validasi data terlebih dahulu seluruh lembar jawaban yang masuk.
Kemarin, Sekdaprov memantau sejumlah lokasi pelaksanaan tes. Ikut serta Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Riau Zaini Ismail, Kepala Bagian (Kabag) Penerangan Humas Setdaprov Riau, Chairul Riski dan Direktur Lembaga Manajemen FE UI Toto Pranoto. Rombongan ini mengunjungi tiga lokasi yakni di Balai Dang Merdu, Balai Diklat Provinsi Riau di Jalan Ronggowarsito dan berakhir di Hall A Sport Center Rumbai.
Peninjauan berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB saat peserta sudah mengerjakan soal-soal ujian tes tertulis. Wan Syamsr Yus sempat mengunjungi salah seorang peserta ujian yang mempergunakan kursi roda bernama Budi. Secara umum pelaksanaan tes CPNS berjalan dengan lancar.
“Saya rasa pelaksanaan tes tertulis ujian CPNS tahun 2009 ini berjalan lancar dan aman. Tidak ada permasalahan,’’ terang Wan Syamsir Yus.
Wan juga menyebutkan, pada pelaksanaan ujian tes tertulis peserta CPNS Pemprov Riau pengawasannya dilakukan dengan ketat. Bersama dengan aparat kepolisian dan tim independen dari UI. ‘’Transparasi dalam melakukan penilaian hasil ujian tes tertulis menjadi tujuan kita dalam penerimaan CPNS tahun 2009 ini,’’ ungkapnya.
Terkait dengan penyimpanan kunci jawaban ujian di Bank Riau, Wan Syamsir menegaskan, itu sesuai dengan mekanisme dan kesepakatan setelah kunci jawaban diserahkan Tim Independen ke Pemprov Riau
Kepala BKD Riau, Zaini Ismail menambahkan, tim independen yang ditunjuk itu akan melakukan penilaian seluruh hasil ujian peserta tes. Kepala Bidang Kepegawaian, Kaharuddin menambahkan, hasil tes tertulis yang akan diumumkan adalah rangking yang tertinggi dan dinyatakan lulus ujian.
‘’Sama seperti tahun lalu, rangking tertinggi tes tertulis diumumkan hanya yang lulus saja. Karena, tim independen sudah melakukan pemeriksaannya secara ketat. Jadi tidak ada masalah lagi,’’ ujarnya.
“Tidak bisa saya pungkiri, setiap ada seleksi CPNS pasti mafia bermunculan. Bahkan mereka mulai bergerak sebelum seleksi CPNS digelar,” ungkap Mangindaan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (18/11).
Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini pun membeberkan laporan dari daerah-daerah tentang praktik mafia CPNS. Polanya, tak hanya sekadar titip menitip calon tetapi juga transaksi uang. “Ada laporan yang masuk, oknum A minta Rp100 juta untuk sarjana dan Rp50-75 juta untuk SMA. Nah ini kalau dibiarkan akan merusak tatanan birokrasi yang sedang digalakkan,” ulasnya.
Pernyataan Menneg PAN soal makelar CPNS ini bukan sebatas isu, tapi sudah menjadi rahasia umum dan menjadi perbincangan sehari-hari, saat ada penerimaan CPNS.
Di Riau pun masalah ini memang sudah sejak lama terdengar. Untuk penerimaan CPNS malah angkanya lebih dari yang disebut menteri. Makelar CPNS disebut-sebut mematok harga Rp150-200 juta untuk sarjana. Sementara, di kabupaten kota angkanya bervariasi.
Hasil investigasi Riau Pos, beberapa orang tua CPNS yang ikut ujian tahun 2009 ini malah sudah menyatakan kesanggupan asal anaknya bisa jadi PNS. ‘’Saya sanggup bayar Rp150 juta asal anak saya lulus. Siapa ya, yang bisa menolong supaya tembus,’’ ujar seorang lelaki setengah baya, kepada Riau Pos, pekan lalu.
Sayangnya, kepastian soal makelar CPNS ini tidak bisa dikonfirmasi. Meski sebelumnya, beberapa kasus sempat mencuat saat penerimaan pegawai Honorer Satpol PP dan penerimaan siswa IPDN.
Secara nasional, Mangindaan yang juga mantan Ketua Komisi II DPR RI ini, mengakui bahwa hal tersebut sudah lama terjadi sehingga sulit diberantas. Akibatnya, banyak masyarakat berpikir bahwa untuk jadi PNS harus bermodal besar. Untuk menghindari hal itu berlanjut, Mangindaan tengah membuat formulasi agar seleksi CPNS bisa transparan.
“Sistem rekrutmennya akan kita ubah. Hanya saja ini harus didukung dengan perubahan sikap aparatur. Meski sistemnya bagus, tapi aparaturnya jelek, transpransi tetap tidak bisa tercapai,” ujarnya.
Dalam raker itu, anggota Komisi II DPR Basuki Tjahaya Purnama, menyatakan, hasil tes diminta harus dibuka setransparan mungkin. Pasalnya, sistem komputerisasi dipandang tidak 100 persen menjamin hasil seleksinya murni, serta masih bisa dimainkan oknum-oknum tertentu. “Saya tahu benar kalau komputerisasi tidak menjamin kemurnian hasil seleksi. Itu saya alami sendiri ketika menjadi Bupati Bangka-Belitung,” ungkap Basuki.
Diceritakannya, saat hasil seleksi lewat komputerisasi akan diumumkan, beberapa stafnya waktu itu meminta diumumkan yang lulus saja. Hanya saja, dia mengaku menolak dan memutuskan untuk memampangkan seluruh hasil tes.
“Apa yang terjadi? Ternyata yang lulus itu sebagian nilainya di bawah (rendah). Sedangkan yang nilainya 80 atau 90, justru ditaruh di bawah. Rupanya, ada oknum yang sengaja men-delete hasil komputernya, karena ada titipan dari pejabat A atau B,” tutur Basuki.
Dari pengalamannya itu, makanya dia meminta agar sistem pemeriksaan serta pengumuman CPNS diubah dan dibuat setransparan mungkin. Demikian juga hasil ujian CPNS, supaya dikembalikan kepada pelamar, agar bisa dilihat hasil pemeriksaannya. “Jangan lagi yang diumumkan yang lulus. Kalau mau transparan, semuanya dipampang. Biar pelamar bisa tahu mengapa sampai tidak lulus,” cetusnya.
Menanggapi ini, Mangindaan mengaku mendukung penuh transparansi dalam seleksi CPNS tersebut. Dia berjanji untuk mengubah sistem seleksi, mulai dari administrasi, tes akademik, pemeriksaan, sampai kepada pengumuman, untuk dilaksanakan setransparan mungkin.
“Saya akan buat aturan baru tentang itu, dan akan berlaku mulai seleksi CPNS tahun ini. Di mana pengumumannya harus terbuka dan dipampangkan hasil tesnya,” ujarnya.
Lima Persen Peserta Tidak Hadir
Di Riau, ujian tulis Rabu (18/11), sekitar lima persen dari 5.725 peserta yang berhak ikut ujian tulis seleksi CPNS 2009 di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tidak mengikuti ujian. Sementara peserta yang mengikuti ujian, kebanyakan mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal skolastik.
Direktur Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto SE Ak MM mengatakan, dari pendataan absensi para peserta yang mengikuti ujian tes tertulis CPNS di lingkungan Pemprov Riau sebanyak lima persen peserta tidak hadir. ‘’Dari data kita ada sekitar lima persen peserta tidak hadir pada pelaksanaan tes tertulis CPNS Pemprov Riau tahun 2009 ini,’’ ujar pria yang menjadi Tim Independen dalam seleksi CPNS 2009.
Untuk diketahui, Tes Bakat Skolastik (TBS) adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang keilmuan. Tes ini juga dapat mencerminkan tingkat kecerdasan intelektual (IQ) seseorang. Tes bakat skolastik ini sebenarnya adalah adopsi dari tes SAT (Scholastic Aptitude Test) yang sudah menjadi standar ujian masuk perguruan tinggi di Amerika dan dunia. Tes bakat skolastik ini umumnya memiliki empat jenis soal. Yaitu, tes verbal atau bahasa, tes numerik atau angka, tes logika, dan tes spasial atau gambar.
Sementara di soal-soal umum kebanyakan peserta tidak mengalami kendala. Sebanyak 100 soal yang terdiri dari soal skolastik dan pengetahuan umum harus diselesaikan dalam waktu dua jam.
“Soal pengetahuan umum saja paling banyak mengenai perkembangan berita terkini nasional. Dalam soal ditanyakan nama Gubernur Riau. Tentulah bisa dijawab. Kemudian dalam soal ada ditanya berapa jumlah kabupaten/kota di Riau sekarang. Jawabannya tentu sangat mudah sekali,’’ ungkap Sarifah Sabila Anggilina kepada Riau Pos usai ujian kemarin.
Hak itu juga diamini oleh peserta lainnya, Welly. Menurutnya, soal paling sulit terkait dengan skolastik. ‘’Yang sulit kebanyakan dari tes skolastik. Tapi, kalau pengetahuan umum allhamdulillah gampang dikerjakan,’’ ungkapnya.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Wan Syamsir Yus menyampaikan, lembar jawaban dititipkan di Polda Riau Jalan Sudirman Pekanbaru. Pengumpulan lebar jawaban untuk menjaga keamanan dan menjamin seluruh lembaran jawaban dalam keadaan baik. Dijadwalkan Kamis (19/11), lembar jawaban dibawa ke Jakarta.
“Lembaran jawaban ini nantinya akan dibawa langsung Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi UI untuk dilakukan pemeriksaan secara komputerisasi,’’ ungkap Sekdaprov kepada wartawan di sela-sela meninjau ujian kemarin.
Toto Pranoto menambahkan, pemeriksaan lembar jawaban akan dilakukan di Jakarta. “Daerah hanya menyerahkan seluruh lembar jawaban hasil tertulis ke BKD Riau. Setelah itu kita akan bawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut,’’ jelasnya.
Diperkirakan 28-29 November 2009 pemeriksaan soal bakal dilakukan tim independen. Tanggal 27 November 2009 dilakukan validasi data terlebih dahulu seluruh lembar jawaban yang masuk.
Kemarin, Sekdaprov memantau sejumlah lokasi pelaksanaan tes. Ikut serta Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Riau Zaini Ismail, Kepala Bagian (Kabag) Penerangan Humas Setdaprov Riau, Chairul Riski dan Direktur Lembaga Manajemen FE UI Toto Pranoto. Rombongan ini mengunjungi tiga lokasi yakni di Balai Dang Merdu, Balai Diklat Provinsi Riau di Jalan Ronggowarsito dan berakhir di Hall A Sport Center Rumbai.
Peninjauan berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB saat peserta sudah mengerjakan soal-soal ujian tes tertulis. Wan Syamsr Yus sempat mengunjungi salah seorang peserta ujian yang mempergunakan kursi roda bernama Budi. Secara umum pelaksanaan tes CPNS berjalan dengan lancar.
“Saya rasa pelaksanaan tes tertulis ujian CPNS tahun 2009 ini berjalan lancar dan aman. Tidak ada permasalahan,’’ terang Wan Syamsir Yus.
Wan juga menyebutkan, pada pelaksanaan ujian tes tertulis peserta CPNS Pemprov Riau pengawasannya dilakukan dengan ketat. Bersama dengan aparat kepolisian dan tim independen dari UI. ‘’Transparasi dalam melakukan penilaian hasil ujian tes tertulis menjadi tujuan kita dalam penerimaan CPNS tahun 2009 ini,’’ ungkapnya.
Terkait dengan penyimpanan kunci jawaban ujian di Bank Riau, Wan Syamsir menegaskan, itu sesuai dengan mekanisme dan kesepakatan setelah kunci jawaban diserahkan Tim Independen ke Pemprov Riau
Kepala BKD Riau, Zaini Ismail menambahkan, tim independen yang ditunjuk itu akan melakukan penilaian seluruh hasil ujian peserta tes. Kepala Bidang Kepegawaian, Kaharuddin menambahkan, hasil tes tertulis yang akan diumumkan adalah rangking yang tertinggi dan dinyatakan lulus ujian.
‘’Sama seperti tahun lalu, rangking tertinggi tes tertulis diumumkan hanya yang lulus saja. Karena, tim independen sudah melakukan pemeriksaannya secara ketat. Jadi tidak ada masalah lagi,’’ ujarnya.