Patrialis: Mana Lebih Baik, Mobil Baru Atau Uang Transpor?
Menkum HAM Patrialis Akbar menilai, kebijakan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon menghemat uang negara. Jika dibandingkan dengan uang transpor hingga 5 tahun ke depan, penggunaan mobil itu menghemat beberapa ratus juta rupiah.
"Mana yang lebih baik? Saya minta uang transpor Rp 10-15 juta per bulan, maka saya akan dapat Rp 900 juta selama 5 tahun. Kalau pergantian transpor pribadi seperti itu uang negara hilang. Kalau seperti ini kan kemarin Rp 800 juta (harga mobil). Ya saya objektif saja," ujar Patrialis di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta Pusa.
Mantan anggota DPR ini mengaku malu pada negara asing karena pengadaan mobil dinas itu dipersoalkan. "Harusnya kita lebih memikirkan nasionalisme bangsa kita. Kalau kita dulu melihat bendera dan mendengar lagu kebangsaan masih bisa menangis, coba lihat anak kita (sekarang)," imbuh dia.
Saat ditanya soal pengadaan mobil dinas yang melanggar aturan, Patrialis mengaku tidak mengetahuinya. "Saya tidak tahu, karena itu sudah disediakan oleh negara. Masa sudah disediakan nggak dipakai? Kalau nggak dipakai mubazir," kata Patrialis.
Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho sebelumnya menyatakan, pengadaan mobil mewah untuk menteri dan pejabat tinggi negara itu melanggar Peraturan Menkeu No 64/PMK.02/2008 tentang standar biaya umum APBN 2009 tertanggal 29 April 2008.
Dalam peraturan Menkeu itu disebutkan, jumlah anggaran maksimal untuk pengadaan mobil pejabat negara Rp 400 juta per unit. ICW meminta pengadaan 79 unit Toyota Crown itu harus dibatalkan, karena ditengarai ada pemborosan puluhan miliar.
Menurut versi Mensesneg Sudi Silalahi, satu unit sedan Crown Royal Saloon Rp 800 juta. Sedangkan pajak yang dikenakan masuk kembali ke kas negara.
Nograhany Widhi K - detikNews
Menkum HAM Patrialis Akbar menilai, kebijakan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon menghemat uang negara. Jika dibandingkan dengan uang transpor hingga 5 tahun ke depan, penggunaan mobil itu menghemat beberapa ratus juta rupiah.
"Mana yang lebih baik? Saya minta uang transpor Rp 10-15 juta per bulan, maka saya akan dapat Rp 900 juta selama 5 tahun. Kalau pergantian transpor pribadi seperti itu uang negara hilang. Kalau seperti ini kan kemarin Rp 800 juta (harga mobil). Ya saya objektif saja," ujar Patrialis di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta Pusa.
Mantan anggota DPR ini mengaku malu pada negara asing karena pengadaan mobil dinas itu dipersoalkan. "Harusnya kita lebih memikirkan nasionalisme bangsa kita. Kalau kita dulu melihat bendera dan mendengar lagu kebangsaan masih bisa menangis, coba lihat anak kita (sekarang)," imbuh dia.
Saat ditanya soal pengadaan mobil dinas yang melanggar aturan, Patrialis mengaku tidak mengetahuinya. "Saya tidak tahu, karena itu sudah disediakan oleh negara. Masa sudah disediakan nggak dipakai? Kalau nggak dipakai mubazir," kata Patrialis.
Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho sebelumnya menyatakan, pengadaan mobil mewah untuk menteri dan pejabat tinggi negara itu melanggar Peraturan Menkeu No 64/PMK.02/2008 tentang standar biaya umum APBN 2009 tertanggal 29 April 2008.
Dalam peraturan Menkeu itu disebutkan, jumlah anggaran maksimal untuk pengadaan mobil pejabat negara Rp 400 juta per unit. ICW meminta pengadaan 79 unit Toyota Crown itu harus dibatalkan, karena ditengarai ada pemborosan puluhan miliar.
Menurut versi Mensesneg Sudi Silalahi, satu unit sedan Crown Royal Saloon Rp 800 juta. Sedangkan pajak yang dikenakan masuk kembali ke kas negara.
Nograhany Widhi K - detikNews
