Foto (red ) Prabowo dan SBYCalon wakil presiden pendamping Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, melaporkan jumlah kekayaannya bernilai Rp 1,6-1,7 triliun.
"Sebagian besar berupa aset perusahaan, yakni sekitar 65 persen," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Mujani saat mewakili Prabowo melaporkan harta kekayaannya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin.
Jumlah itu meningkat sekitar 160 kali lipat dibanding yang pernah dilaporkan sebelumnya ke KPK. Dalam catatan Komisi, Prabowo Subianto terakhir melaporkan kekayaannya pada 14 September 2003 dengan nilai Rp 10,153 miliar.
Ahmad menjelaskan, aset Prabowo itu tersebar di 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, Prabowo memiliki perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan batu bara. Adapun di luar negeri, mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat ini memiliki saham perusahaan di Argentina dan Prancis.
Menurut Ahmad, uang tunai berbentuk rupiah dan dolar yang dimiliki Prabowo bernilai Rp 28 miliar. "Ada juga yang berupa rekening dalam bentuk dolar, antara lain tersimpan di Malaysia," katanya.
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu juga memiliki kekayaan dalam bentuk perhiasan dan peternakan yang terdiri atas 84 ekor kuda. "Kendaraan setidaknya ada 10, mulai motor sampai Land Cruiser dan Lexus. Pesawat pribadi tidak punya," kata Ahmad.
Selain Prabowo, para kandidat presiden dan wakil presiden lainnya telah mengembalikan formulir laporan kekayaan mereka. Namun, sejauh ini berapa persisnya jumlah harta yang mereka laporkan belum diumumkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan klarifikasi terhadap laporan-laporan itu mulai hari ini. “Tim kami akan klarifikasi ke kediaman masing-masing calon," ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar kemarin.
Haryono menjelaskan, tim KPK akan menyambangi kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas dan tempat tinggal Megawati di Jalan Teuku Umar pada pukul 10.00 WIB. Tim lainnya akan melakukan klarifikasi di rumah Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro pukul 09.00 WIB.
Menurut Haryono, klarifikasi itu akan berupa tanya-jawab antara tim dan ketiga calon presiden tersebut. Sebab, katanya, selama ini kendala yang dihadapi dalam klarifikasi harta kekayaan adalah adanya perbedaan persepsi antara KPK dan pelapor. "Misalnya penghitungan tanah. Ada yang melaporkan harga beli dan harga jual, padahal KPK hanya minta NJOP (nilai jual obyek pajak)."
Setelah memeriksa kekayaan para calon presiden, Rabu besok tim KPK giliran mendatangi para calon wakil presiden. Selama proses itu berlangsung, KPK belum berencana mengumumkan laporan kekayaan tersebut kepada publik. "Kita koordinasikan dulu," ujar Haryono.
