Partai Rakyat ekstrim- kanan Denmark hari kamis meluncurkan sebuah koran yang mengkampanyekan perlawanan terhadap pakaian hakim muslim di pengadilan, sebuah sumber mengatakan.
“tidak ada cara untuk menerima simbol tirani ini,” juru bicara partai Soeren espersen mengatakan kepada AFP.
Tiga anggota partai DPP tampil di media hari kamis untuk menunjukkan pakaian wanita muslim sebagai hakim dengan mengenakan jilbab, bersanding dengan kata-kata : ” negara akan dibangun dengan hukum Syariah islam.”
“hukum muslim tersebut adalah simbol dari pengekangan wanita. Ini bukan tentang “30 gram dari pabrik” tetapi tentang tirani dan pengekangan….dan kalian sebagai warganegara harus menerimanya untukmuncul dipengadilan “jilbab tirani”. stop hal demikian sekarang juga !” teks tersebut berbunyi.
DPP adalah sekutu pemerintahan koalisi “Denmark’s centre-ringht” di parlemen.
para hakim muslim diberi wewenang memakai pakaian muslim di ruang pengadilan pada bulan desember, tetapi keputusan tersebut yang hanya diungkapkan oleh media baru-baru ini, menyebabkan kegaduhan publik.
menteri kehakiman lene espersen mengatakan, sebuah panel pemerintah akan membicarakan isu tersebut dan memutuskan untuk membentuk sebuah panitia yang akan membandingkan situasi denmark dengan negara lain.
‘Saya sepenuhnya tidak setuju dengan tata aturan hukum tentang jilbab,” dia berkata, menambahkan bahwa keputusan tersebut bisa dimentahkan oleh sebuah hukum baru.
Aturan-aturan baru berkenaan dengan simbol religius agama, termasuk kristen dan Muslim, akan menguji netralitas lembaga hukum dan pengadilan, katanya.(http://www.alarabiya.net/)
“tidak ada cara untuk menerima simbol tirani ini,” juru bicara partai Soeren espersen mengatakan kepada AFP.
Tiga anggota partai DPP tampil di media hari kamis untuk menunjukkan pakaian wanita muslim sebagai hakim dengan mengenakan jilbab, bersanding dengan kata-kata : ” negara akan dibangun dengan hukum Syariah islam.”
“hukum muslim tersebut adalah simbol dari pengekangan wanita. Ini bukan tentang “30 gram dari pabrik” tetapi tentang tirani dan pengekangan….dan kalian sebagai warganegara harus menerimanya untukmuncul dipengadilan “jilbab tirani”. stop hal demikian sekarang juga !” teks tersebut berbunyi.
DPP adalah sekutu pemerintahan koalisi “Denmark’s centre-ringht” di parlemen.
para hakim muslim diberi wewenang memakai pakaian muslim di ruang pengadilan pada bulan desember, tetapi keputusan tersebut yang hanya diungkapkan oleh media baru-baru ini, menyebabkan kegaduhan publik.
menteri kehakiman lene espersen mengatakan, sebuah panel pemerintah akan membicarakan isu tersebut dan memutuskan untuk membentuk sebuah panitia yang akan membandingkan situasi denmark dengan negara lain.
‘Saya sepenuhnya tidak setuju dengan tata aturan hukum tentang jilbab,” dia berkata, menambahkan bahwa keputusan tersebut bisa dimentahkan oleh sebuah hukum baru.
Aturan-aturan baru berkenaan dengan simbol religius agama, termasuk kristen dan Muslim, akan menguji netralitas lembaga hukum dan pengadilan, katanya.(http://www.alarabiya.net/)
