suryalive.com - Perwakilan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS), R Barlow mengungkapkan, setiap tahun ribuan warga negara Indonesia (WNI) dijual ke AS. Penjualan manusia (trafficking in person) WNI ke AS umumnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga."Ada juga penjualan bayi dan perempuan untuk pekerja seks, namun tidak terlalu banyak," kata Barlow di sela-sela seminar tentang perdangangan manusia yang diselenggarakan Kedutaan Besar AS dan Perancis untuk Indonesia, di Batam, Kamis (3/4).
Ada dua modus penjualan WNI ke AS, lanjut Barlow, yaitu dengan penipuan dan pemerasan. Biasanya, para pelaku menipu calon Tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan janji memberikan kerja pada bidang tertentu, namun, saat tiba di AS, bukan pekerjaan itu yang harus dilakukannya.
Sedangkan modus pemerasan dilakukan dengan memotong gaji seenaknya dengan alasan PJTKI telah mengeluarkan dana besar, hingga WNI tidak bisa lepas dari pekerjaan tersebut karena terlilit hutang, terangnya.
Penipuan juga dilakukan melalui internet yang menjaring WNI dengan janji memberikan "green card" gratis, pelaku menjaring WNI dengan janji pekerjaan formal di AS, tambah Barlow.
Jika aparat keamanan AS menemukan korban perdagangan manusia, khususnya dari Indonesia, maka pemerintah AS akan memulihkan trauma mereka di penampungan-penampungan. Setelah itu, pemerintah AS memberikan 2 opsi, menjadi warga negara AS atau dipulangkan kembali ke Indonesia, papar Barlow.
Jika WNI memilih mengubah kewarganegaraan, ucap Barlow, maka pemerintah AS akan memberikan pelatihan ketenagakerjaan khusus, agar ia bisa mandiri di AS. Tapi jika sebaliknya, korban memilih tetap menjadi WNI, maka pemerintah AS akan mengirimkannya kembali ke Indonesia.
Namun, pemerintah AS melakukan investigasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah seseorang korban perdagangan manusia atau warga asing yang menyelundup ke AS.Pemerintah AS memberikan perhatian lebih kepada kasus perdagangan orang. Menurut Barlow, perdagangan orang tidak hanya berdampak pada negara asal korban namun juga seluruh dunia, karena telah menjadi masalah global.
Sebelumnya, pemerintah AS memberikan bantuan 15 kapal untuk Polisi Perairan Kepulauan Riau untuk memantau perairan agar perdagangan manusia dari Indonesia ke Singapura dan Malaysia tidak terjadi. Pemerintah AS juga memberikan sebuah laboratorium forensik yang untuk tes DNA.
Ada dua modus penjualan WNI ke AS, lanjut Barlow, yaitu dengan penipuan dan pemerasan. Biasanya, para pelaku menipu calon Tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan janji memberikan kerja pada bidang tertentu, namun, saat tiba di AS, bukan pekerjaan itu yang harus dilakukannya.
Sedangkan modus pemerasan dilakukan dengan memotong gaji seenaknya dengan alasan PJTKI telah mengeluarkan dana besar, hingga WNI tidak bisa lepas dari pekerjaan tersebut karena terlilit hutang, terangnya.
Penipuan juga dilakukan melalui internet yang menjaring WNI dengan janji memberikan "green card" gratis, pelaku menjaring WNI dengan janji pekerjaan formal di AS, tambah Barlow.
Jika aparat keamanan AS menemukan korban perdagangan manusia, khususnya dari Indonesia, maka pemerintah AS akan memulihkan trauma mereka di penampungan-penampungan. Setelah itu, pemerintah AS memberikan 2 opsi, menjadi warga negara AS atau dipulangkan kembali ke Indonesia, papar Barlow.
Jika WNI memilih mengubah kewarganegaraan, ucap Barlow, maka pemerintah AS akan memberikan pelatihan ketenagakerjaan khusus, agar ia bisa mandiri di AS. Tapi jika sebaliknya, korban memilih tetap menjadi WNI, maka pemerintah AS akan mengirimkannya kembali ke Indonesia.
Namun, pemerintah AS melakukan investigasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah seseorang korban perdagangan manusia atau warga asing yang menyelundup ke AS.Pemerintah AS memberikan perhatian lebih kepada kasus perdagangan orang. Menurut Barlow, perdagangan orang tidak hanya berdampak pada negara asal korban namun juga seluruh dunia, karena telah menjadi masalah global.
Sebelumnya, pemerintah AS memberikan bantuan 15 kapal untuk Polisi Perairan Kepulauan Riau untuk memantau perairan agar perdagangan manusia dari Indonesia ke Singapura dan Malaysia tidak terjadi. Pemerintah AS juga memberikan sebuah laboratorium forensik yang untuk tes DNA.
