Kebijakan pemerintah yang menjadikan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) sebagai syarat kelulusan siswa SD dinilai telah mengabaikan hak anak dalam bidang pendidikan.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susilahati mengatakan, UASBN sebaiknya hanya dipergunakan untuk memetakan mutu pendidikan tiap sekolah dari masing-masing wilayah tapi tidak menjadi faktor kelulusan. "Jangan itu dijadikan sarana untuk menentukan kelulusan siswa tapi sebagai peta, nggak perlu anak di judge lulus tidaknya," ujarnya sebelum menghadiri acara Debat Publik Membahas Kebijakan Pemerintah tentang UASBN dalam Perpektif Perlindungan Anak di Gedung Mahkamah Konstitusi, pada Rabu (16/4).
Selain Susilahati, hadir sebagai pembicara pada kesempatan itu yakni H A R Tilaar sebagai pemerhati pendidikan, Mohammad Sobari sebagai budayawan dan Mungin Eddy Wibowo dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Departemen Pendidikan Nasional.
Susilahati juga mempertanyakan cuma tiga mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang dijadikan tolok ukur kelulusan siswa. Padahal, jelasnya, setiap anak memiliki kapasitas berbeda dari segi minat, perkembangan dan bakatnya.
Keputusan untuk mengistimewakan tiga mata pelajaran tersebut akan menimbulkan persepsi dalam diri siswa bahwa tiga mata pelajaran tersebut mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada mata pelajaran-mata pelajaran lainnya.Selain itu, predikat lulus tidak lulus tersebut akan menjudge anak bahwa yang tidak lulus itu bodoh dan yang lulus itu pintar. "Jadi saya melihat hal tersebut akan menyebabkan anak akan menjadi korban kalau UASBN dijadikan syarat kelulusan," ujarnya.
Ia menerangkan di satu sisi pemerintah menggalakkan wajib belajar sembilan tahun. Tapi di sisi lain kebijakan pemerintah melalui UASBN menghambat anak untuk mencapainya. "Kami (KPAI) pernah menanyakan ke anak-anak kalau tidak lulus bagaimana? Jawaban mereka, umumnya tidak mau ulang. Dengan demikian kan wajib belajar sembilan tahun bisa terputus. Kami melihat ada inkonsistensi di sini," ujarnya. ( Sumber )
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susilahati mengatakan, UASBN sebaiknya hanya dipergunakan untuk memetakan mutu pendidikan tiap sekolah dari masing-masing wilayah tapi tidak menjadi faktor kelulusan. "Jangan itu dijadikan sarana untuk menentukan kelulusan siswa tapi sebagai peta, nggak perlu anak di judge lulus tidaknya," ujarnya sebelum menghadiri acara Debat Publik Membahas Kebijakan Pemerintah tentang UASBN dalam Perpektif Perlindungan Anak di Gedung Mahkamah Konstitusi, pada Rabu (16/4).
Selain Susilahati, hadir sebagai pembicara pada kesempatan itu yakni H A R Tilaar sebagai pemerhati pendidikan, Mohammad Sobari sebagai budayawan dan Mungin Eddy Wibowo dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Departemen Pendidikan Nasional.
Susilahati juga mempertanyakan cuma tiga mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang dijadikan tolok ukur kelulusan siswa. Padahal, jelasnya, setiap anak memiliki kapasitas berbeda dari segi minat, perkembangan dan bakatnya.
Keputusan untuk mengistimewakan tiga mata pelajaran tersebut akan menimbulkan persepsi dalam diri siswa bahwa tiga mata pelajaran tersebut mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada mata pelajaran-mata pelajaran lainnya.Selain itu, predikat lulus tidak lulus tersebut akan menjudge anak bahwa yang tidak lulus itu bodoh dan yang lulus itu pintar. "Jadi saya melihat hal tersebut akan menyebabkan anak akan menjadi korban kalau UASBN dijadikan syarat kelulusan," ujarnya.
Ia menerangkan di satu sisi pemerintah menggalakkan wajib belajar sembilan tahun. Tapi di sisi lain kebijakan pemerintah melalui UASBN menghambat anak untuk mencapainya. "Kami (KPAI) pernah menanyakan ke anak-anak kalau tidak lulus bagaimana? Jawaban mereka, umumnya tidak mau ulang. Dengan demikian kan wajib belajar sembilan tahun bisa terputus. Kami melihat ada inkonsistensi di sini," ujarnya. ( Sumber )
